perangkat serta program penyuluhan yang memadai Kotabumi Sementara itu, justru Departeman Pertanian sampai saat ini masih memiliki tenaga-tenaga penyuluh pertanian yang tersebar diseluruh pelosok Tanah Air. Demikian pula BKKBN yang pernah membawa Indonesia di forum internasional dinilai berhasil dalam bidang keluarga berencana, tidak lain adalah karena keberhasilan dalam menyelenggarakan penyuluhan. Melalui penyuluhan secara intensif didukung dengan perangkat serta program penyuluhan yang memadai, sehingga mampu mengubah mind-set masyarakat Indonesia sehingga program keluarga berencana dapat dipahami masyarakat dan dilaksanakan dengan baik. Belajar dari pengalaman itu, tentu keinginan untuk membangun kesadaran berkoperasi perlu menjadikan penyuluhan koperasi sebagai salah satu prioritas dalam pengembangan koperasi. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga yang memilki kompetensi sebagai penyuluh perkoperasian di setiap daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Persoalan yang dihadapi di daerah dalam pembinaan perkoperasian pada saat ini, terutama adalah tidak adanya tenaga pembina yang dapat secara kontinyu dan permanen mempunyai tugas pada Dinas yang membidangi koperasi. Karena itu Kementerian Negara Koperasi berupaya untuk dapat mengembangkan program Jabatan Fungsional Penyuluh Perkoperasian, sehingga di setiap daerah tersedia tenaga-tenaga penyuluh perkoperasian yang permanen dan tidak terpengaruh dengan mutasi pegawai di daerah. Langkah untuk mewujudkan program ini mulai dirintis melalui koordinasi dengan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara, dan diharapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pengembangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perkoperasian ini sudah dapat diterbitkan pada awal 2010. Setidaknya pada setiap Kabupaten, Kota maupun Provinsi masing-masing terdapat tenaga penyuluh yang berstatus PNS sebanyak sekitar lima orang, sehingga diperkirakan terdapat tenaga penyuluh perkoperasian tidak kurang dari 2.600 orang. Sejauh ini di lapangan terdapat tenaga pemandu koperasi sekitar 2.000 orang berstatus bukan PNS yang direkrut dan dibina melalui Lapenkop, yang diharapkan pengembangan tenaga penyuluh perkoperasian antara lain juga dapat direkrut dari tenaga-tenaga pemandu tersebut. Demikian pula tenaga yang berasal dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan yang diprakarsai oleh Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga diharapkan juga dapat ditingkatkan kapasitas dan statusnya menjadi Penyuluh Perkoperasian. Kebijakan untuk mengembangkan jabatan Penyuluh Perkoperasian perlu disusun secara cermat, termasuk mempersiapkan perangkat peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraannya. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan karier penyuluh perkoperasian. Menggerakkan penyuluhan dalam rangka membangun kesadaran berkoperasi ini tentu akan semakin mudah mendapat respon dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bila diiringi dengan publikasi dan kampanye secara besar-besaran tentang koperasi kepada masyarakat. Kotabumi
7 tahun yang lalu